Pembangunan energi listrik tanpa hutang dan investor luar negeri

PEMBANGUNAN ENERGI LISTRIK TANPA HUTANG DAN INVESTOR LUAR NEGERI. Kenaikan Tarif Dasar Listrik ( TDL ) oleh PT ( Persero ) PLN, secara pasti akan membebani konsumen dan memicu kenaikan harga-harga barang di pasaran. Namun di sisi lain, bila PLN tidak menaikkan TDL maka pembangunan energi listrik akan terhenti dan akan banyak masyarakat yang tidak merasakan energi listrik. Alasan kenaikan TDL adalah mahalnya pembangunan energi listrik. Hal itu dikarenakan masih menggantungkan pembiayaan pembangunan pada hutang dan investor luar negeri, disamping komponen-komponennya yang masih import. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pembangunan energi listrik 100% memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dan pembuatan komponen oleh industri dalam negeri atas arahan perguruan tinggi di Indonesia dengan Sistem Manajamen Matriks

Kata Kunci : Sumber Daya Alam, Industri Dalam Negeri, Perguruan Tinggi Dalam Negeri, Sistem Manajemen Matriks

PERMASALAHAN BARU DAN PERMASALAHAN LAMA

Isyu kenaikan Tarif Dasar Listrik ( TDL ) mencuat kepermukaan saat PT PLN PERSERO mempublikasikan tentang kerugian yang dialaminya. Tak pelak lagi, melalui lobby ke DPR, akhirnya kenaikan TDL dikukuhkan sebagai solusi krisis energi listrik di negeri ini ( Prayitno, 2002). Undang-undang Ketenagalistrikanpun dilahirkan agar terdapat dasar hukum yang kuat bagi PLN untuk menaikkan TDL tiap tiga bulan. Kenaikan tersebut jelas merupakan
pilihan yang sulit, di satu sisi akan menyebabkan mulplier effect, terutama naiknya harga-harga barang konsumsi, namun di sisi lain laba PLN tidak mencapai nilai ekonomis bagi investasi baru, yang itu berarti PLN tidak akan menambah pelanggan baru.Kendala utama bagi investasi baru adalah banyaknya komponen –komponen utama instalasi jaringan listrik yang harus impor, disamping beban hutang luar negeri pemerintah yang memang membesar akibat lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar US, sehingga pemerintah tidak mampu memberi subsidi yang cukup kepada PLN.Ini permasalahan baru.

Di sisi lain, terdapat keluhan klasik dari dan untuk berbagai institusi pendidikan tinggi. Keluhan akan kurang dekatnya institusi Perguruan Tinggi dengan industri. Secara khusus adalah belum terwujudnya hubungan yang mantap dan merata antara Perguruan Tinggi Teknik dalam negeri dan dunia usaha dalam negeri. Kesinergisan hubungan yang belum terealisasi tersebut adalah belum terwujudnya kebersamaan unrtuk menciptakan berbagai produk teknologi. Ini adalah problem lama, ini adalah permasalahan lama.

Berdasarkan dua permasalahan di atas, memunculkan pemikiran selanjutnya, yaitu, mungkinkah Pemerintah ( PLN ), Perguruan Tinggi dan Industri dalam negeri, secara bersama-sama membangun suatu jaringan listrik baru, untuk pelanggan baru dengan sumber daya alam yang di miliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa menggantungkan pada komponen impor dan hutang luar negeri ? Mungkinkankah kebersamaan tersebut menjadi solusi bagi krisis energi tanpa membebani masyarakat sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara PT dan dunia industri ?  

PEMBANGUNAN ENERGI LISTRIK TANPA HUTANG LUAR NEGERI

Terdapat beberapa hal yang bisa ditinjau untuk mewujudkan impian tersebut, antara lain :

1. Sikap mental pengelola PLN, Perguruan Tinggi, dan Industri

2. Political Will pemerintah

3. Ketersediaan sumber daya alam

4. Keyakinan akan kemampuan teknologi yang ada

5. Sistem Manajamen yang efektif

Namun sebelum satu persatu dibahas, ibarat Wright Brothers saat menciptakan pesawat terbang, maka apa yang menjadi tawaran tulisan ini adalah semangat untuk membuat pesawat terbang dan bukan sebuah pesawat terbang itu sendiri.

Sikap Mental

Terdapat tiga pihak yang dituntut kekuatan mentalnya untuk mewujudkan hal ini, yaitu pemerintah, PT dan industri. Kekuatan mental yang diharapkan adalah keseriusan, kesungguhan kesabaran serta keberanian. Seperti kata Thomas Alpha Edison ‘for 1% inspiration, needed 99% perspiration’ . Salah satu sikap yang juga perlu muncul adalah keyakinan terhadap diri sendiri. Keyakinan bahwa proyek ini dapat terwujud, bahkan bila misalnya belum pernah ada satu negarapun yang melaksanakaannya

Political Will Pemerintah

Political will pemerintah Presiden John F Kennedy-lah yang merubah dongeng manusia menginjakkan kaki kebulan dari menjadi sebuah kenyataan. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan diterbitkannya berbagai dasar hukum bagi proyek bersama ini. Mulai dari ijin akses terhadap informasi sumber daya alam, sampai pada penunjukkan pihak-pihak yang ditugasi menggolkan poyek bersama ini.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah darimana negara mendapatkan anggaran belanja untuk kegiatan ini ? Jawabannya adalah dari sektor ekspor migas dan bahan mineral yang lain. Namun disini yang perlu dicatat bahwa dana yang dianggarkan hanya untuk menggaji pelaksana proyek ini dan bukan pembelian komponen-komponen pembangkitan dan penyaluran energi listrik.Komponen-komponen utama tersebut dibuat secara mandiri menggunakan sumber daya alam yang ada. Dengan demikian tidak perlu anggaran untuk pembuatan komponen-komponen utama, sehingga lebih murah dan tidak perlu hutang. Disini dibutuhkan keberanian pemerintah untuk melakukan tidak membuka hutang baru bagi PLN.

Ketersediaan Sumber Daya Alam

Indonesia adalah sebuah negeri yang memliki sumber daya alam yang amat banyak termasuk sumber mineral dan logam. Kemandirian yang ditawarkan adalah pembuatan komponen-komponen utama pembangkitan dan penyaluran energi listrik secara mandiri dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada di negeri ini. Kemungkinan potensi sumber daya alam Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pembangkitan dan penyaluran energi listrik dapat di lihat melalui tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1 Komponen Utama Listrik dan Bahan Bakunya ( disarikan dari Shawney,1990 )

Tabel 2 Komponen Utama Mesin dan Bahan Bakunya ( disarikan dari Wildi, 1991)

Tabel 3 Komponen Utama Sipil dan Bahan Bakunya

Tabel 4 Perkiraan Potensi Sumber Daya Alam Mineral Indonesia Per 1999

( Digdowirogo 2001, dalam Prihatmoko, S 2002 )

Kemampuan Tekhnologi

Terdapat dua institusi yang dituntut untuk mewujudkan teknologi pembuatan Komponen –komponen Utama Listrik, Mesin dan Sipil , yaitu Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Industri Dalam Negeri. Telah begitu banyak civitas akademika kampus Perguruan Tinggi Teknik yang disekolahkan ke luar negeri, sehingga sudah banyak ilmuwan di negeri ini yang memiliki kualitas secara akademis cukup tinggi. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan tantangan kepada ilmuwan-ilmuwan tersebut untuk membuat komponen-komponen utama yang dibutuhkan dengan cara mendampingi industri dalam proses perencanaan komponen samapi pembuatannya.

Sistem Manajemen Matriks

Munculnya hubungan yang efektif antara pemerintah, perguruan tinggi dan industri menjadi persoalann penting berikutnya perlu dibahas. Pemerintah membantu dengan memberikan perangkat hukum dan anggaran bagi gaji pelaksana proyek ( perguruan tinggi dan industri ). Sedangkan perguruan tinggi dan industri bekerjasama dalam pengadaan komponen utama. Adapun bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :

1. Ditentukan jumlah komponen utama, yang akan dibuat untuk sebuah jaringan baru

2. Ditentukan jumlah PT dan Industri yang akan ditunjuk

3. Sebuah atau beberapa komponen utama ( misal A dan B ) dikerjakan mulai awal hingga akhir oleh Perguruan tinggi no 1 dan Industri no 2. Sedang komponen yang lain ( misal C ), dibuat oleh PT no 2 dan Industri no 1 dan seterusnya

4. Kombinasi antara komponen utama, PT dan industri dapat dinyatakan sebagai sebuah elemen matriks Aij. Dengan huruf menyatakan komponen utama, baris-i menyatakan PT dan kolom-j menyatakan industri

5. Beberapa elemen yang muncul kemudian digabungkan dalam sebuah matriks bernama Proyek.

6. Proyek menyatakan spesifikasi dan sistem yang akan dibuat ( misal PLTU 500 MW )

                                 Gambar 1 Bentuk Hubungan Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Industri

Gambar 2 Sistem Manajemen Matriks Pembuatan Komponen Utama ,

 melibatkan 5 Perguruan Tinggi dan 6 Industri

7. Keuntungan sistem ini adalah memungkinkan beban pembuatan dan instalasi komponen utama dapat terdistribusi

8. Kelemahan sistem ini membutuhkan koordinasi yang mantap dan tidak boleh acak-acakan

PENUTUP DAN SARAN

Perwujudan kemandirian dalam pembangunan energi listrik, bukanlah sebuah perkara teknis semata, namun juga melibatkan unsur politis-ekonomis. Penelahaan lebih lanjut sangat dibutuhkan, terutama kevalidan data-data yang dibutuhkan. Untuk itu penelitian-penelitian perlu dilakukan untuk lebih bisa membumikan keinginan tersebut, meski dalam skala daerah.Namun upaya-upaya penelitian yang dilakukan harus berlanjut pada meyakinkan pemerintah akan keberhasilan dan kemudahan yang akan diperoleh dari proyek mandiri tersebut dan inilah unsur politis-ekonomisnya.