manajemen konstruksi partisipasi masyarakat pada proyek PPM-SLTP LOAN 4062-IND 1999 s/d 2002

MENEJEMEN KONSTRUKSI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROYEK PPM-SLTP LOAN 4062-IND 1999 s/d 2002. Paradigma baru membangun pada akhir-akhir ini adalah selalu mengikutkan masyarakat sebagai pengambil keputusan (bese community development). Hal ini timbul karena konsep pembangunan terdahulu yang bersifat centralistik yang cenderung mempunyai kebijakan universal alhasil tidak dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Kebijaksanaan pembangunan dengan desentralisasi membuka wawasan baru dalam pembangunan karena terbuka lebar masyarakat untuk ikut menentukan arah membangun sesuai dengan kebutuhannya.

Metode membangun dengan melibatkan banyak pihak sering memerlukan koordinasi yang baik, dalam hal konstruksi disebut sebagai menejemen konstruksi. Menejemen konstruksi dalam paradigma baru ini juga memerlukan penyesuaian dimana masyarakat harus ikut banyak terlibat menentukan arah pembangunan. Metode baru ini mungkin dapat disebut sebagai Menejemen Konstruksi Partisipasi Masyarakat .

Metode ini awalnya dipakai dan dikenalkan oleh beberapa LSM / Perguruan Tinggi dengan tokohnya seperti Romo Mangunwijaya dan Prof. Hasan Purbo, namun bersifat informal. Ide ini diterapkan dan dimodifikasi untuk pembangunan yang bersifat formal sekaligus memecahkan isu otonomi / desentralisasi namun dana BLN (World Bank, ADB, IBD, dsb). Metode membangun ini semakin kuat diterapkan dengan melihat hasil yang dicapai terutama dalam transparansi dan akuntabilitasnya, serta dapat meminimalkan kebocoran dana (30 % lebih) yang selama ini menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Konstruksi fisik yang dihasilkan juga lebih baik dari alokasi dana yang sama.

Kata kunci : pembangunan , menejemen konstruksi, partisipasi

A. Pendahuluan

Pada awal repelita VI (1994-1999) yang sekaligus pangkal PJP II (Pembangunan Jangka Panjang kedua, 1994-2019), sesungguhnya telah terjadi perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan nasional yaitu dari orientasi pertumbuhan ekonomi ke orientasi pembangunan manusia. Dalam pembangunan yang menekankan pada pemnagunan manusia, baik sebagai sumber daya maupun sebagai tujuan pembangunan, berbagai kelemahan paradigma lama diperbaiki. Misalnya
pembangunanyang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi mau tidak mau bersifat sektoral untuk menigkatkan produksi nasional, juga bersifat sentralistik. Pembangunan sektoral yang sentralistik berarti kurang mempertimbangkan kepentingan regional, yang pada gilirannya berarti pembangunan daerah dinomorduakan. Dalam paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia, pemerataan pembangunan ditingkatkan untuk mengurangi berbagai ketimpangan ekonomi dan sosial daerah, antar sektor dan antar kelompok ekonomi. (Mubyarto dalam Alhadr, 2002).

Pembangunan atau pengembangan, dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya, dalam hal ini penduduk setempat. Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki, guna meningkatkan kualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain. Jadi pengembangan harus diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh perbaikan, serta kemampuan untuk merealisasikan. Itulah masalah dasarnya yaitu motivasi dan pengetahuan dari pada masalah kekayaan.( M.T. Zen dalam Suharjo :1999).

Pengembangan (development) juga merupakan produk belajar, bukan hasil produksi; belajar bagaimana memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebuthan hidupnya. Pada dasarnya, proses pengembangan itu juga merupakan proses belajar (learning process).

Dalam pengembangan proses itu merupakan unsur yang amat penting. Perencanaan pengembang yang efektif tidak dapat dilakukan oleh seseorang untuk orang lain. Dari sini dapat dimengerti mengapa begitu banyak dana yang terbuang percuma. Dana dari negara-negara maju, Bank Dunia, lembaga-lembaga keuangan, dan organisasi swasta yang dikucurkan ke negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Orang harus belajar melakukannya sendiri, tetapi mereka dapat secara efektif dibantu oleh perencana-perencana profesional seperti perancang-perancang dengan latar belakang Operation Research dan System Analysis.

Pada tahun 1988, di P3PK (Pusat Penelitian Pembangunan Perdesaan dan Kawasan) UGM diadakan Konperensi Nasional Program Pengembangan Wilayah (PPW), yang mempunyai tujuan

- Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat termiskin di pedesaan,

- Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan perdesaan yang mampu menaikkan produktivitas kelompok masyarakat miskin,

- Meningkatkan kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan dukungan kepada upaya-upaya pembangunan perdesaan oleh pemerintah daerah yang akan menaikkan pendapatan masyarakat miskin di perdesaan.

B. Menejemen Proyek Partisipasi pada Proyek Perluasan dan

Peningkatan Mutu – SLTP

Pembangunan pada dunia pendidikan dengan pendidikan minimal 9 tahun juga sesuai dengan dasar pemikiran dari konperensi diatas melalui Proyek PPM-SLTP, yaitu memiliki konsep dasar :

- Mengimplementasikan Unit Sekolah Baru (USB) dan kegiatan pendukung untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi siswa SLTP yang dibangun proyek didaerah miskin, pedesaan dan terpencil.

- Mengimplementasikan kebijakan peningkatan mutu berbasis sekolah dengan menyediakan input-input agar sekolah, terutama didaerah miskin, pedesaan dan terpencil, berinisiatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan

- Mempersiapkan kepala sekolah dan sdministrasi pendidikan untuk menghadapi peran dan fungsi yang baru dalam era desentralisasi sistem pendidikan.

Komponen kegiatan proyek

Kompenen kegiatan yang didanai Bank Dunia meliputi :

Pengadaan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang kelas baru, Guru Kontrak, Furniture, Menejemen kepala sekolah, Action research, Pelatihan Guru Mata Pelajaran, Pengadaan Alat penunjang pendidikan, Asrama Guru dan asrama murid, Biaya operasional Pendidikan, dan Pengadaan Buku-buku.

Metode Pelaksanaan

Tahun Anggaran 1997-2001

• Pembangunan fisik dan kegiatan pengawasan UGB (Unit Gedung Baru) masing-masing diadakan dalam 1 paket dengan metode NCB (National Competitive Bidding). Kegiatan perencanaan pekerjaan dilaksanakan selalu memalui prior-review.

• Kegiatan penyempurnaan (kelengkapan utilitas/infrastruktur) melalui metode Procurement of small work dengan proses Post Review

• Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan metode partisipasi masyarakat.

• Pengadaan dengan metode pemilihan langsung

• Pengadaan peralatan dan perlengkapan pendidikan alat mesin kantor dengan metode NCB, alat bantu belajar dan pengadaan buku dengan grant (hibah), pengadaan komputer dengan metode LS (Local Shopping).

• Pengadaan asrama guru dan asrama siswa melalui partisipasi masyarakat.

• Matching grant (untuk sekolah swasta), yaitu dana bantuan dengan dana pendamping atau Imbal Swadaya.

• Guru kontrak dengan metode seleksi.

• Kegiatan yang bersifat peningkatan mutu pendidikan dan pemantapan menejemen melalui pelatihan dilakukan dengan metode swakelola (proyek) dengan konsumsi pendukung menggunakan metode local shopping

Tahun Anggaran 2002

• Pelaksanaan semua pekerjaan semaksimal mungkin melalui usulan partisipatif masyarakat melalui grant baik block grant maupun maching grant, terutama pengadaan USB, RKB, Buku penunjang, Alat pendidikan, guru kontrak, furnitur dan sebagainya.

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Kegiatan

Monitoring ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan kualitas bangunan. Acuan yang digunakan untuk melaksanaan monitoring adalah RKS (rencana kerja dan syarat) , gambar, kontrak, dan dokumen lain yang relevan. Monitoring dilakukan melalui 3 tahap :

- Tahap pra implementasi : Penyiapan program dan proses

- Tahap implementasi : pelaksanaan fisik bangunan

- Tahap pasca implementasi : penggunaan dan pemeliharaan sekolah

C. Unsur proyek dan kegiatan Monitoring dan evaluasi

Konsultan Pengawas

Konsultasn melakukan monitoring pada tahap implementasi dilapangan serta membuat laporan harian, mingguan dan bulanan. Laporan menyajikan prosentase fisik bangunan di lapangan, mengawasi kualitas dan volume fisik.

Konsultan Perencana

Monitoring dilakukan satu kali, yaitu ketika pekerjaan mencapai 100 %. Selain itu menitoring harus dilakukan jika terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan. Obyek yang dimonitor adalah seluruh pekerjaan fisik proyek. Hasil monitoring dituangkan dalam laporan berkala.

PPIU (Province Project Implementation Unit)

Adalah pelaksana proyek pada Kantor Dinas setingkat provinsi.

Petugas yang melaksanakan monitoring adalah Konsultan Pengadaan di tingkat Provinsi (Procurement Consultant) dan TIM Teknis Proyek didampingi oleh Konsultan Menejemen Teknik dan Assisten Engeneer (wakil pusat di Propinsi). Kegiatan monitoring dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu saat pekerjaan akan dimulai, pekerjaan mencapai 50 % dan 100 %. Monitoring pada saat pekerjaan akan dimuali dengan maksud untuk mengetahui kesiapan kondisi lapangan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Monitoring tahap I dimaksudkan untuk memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan kualitas pekerjaan ketika mencapai 50 %. Pemantauan tahap ini dapat digunakan untuk menverifikasi laporan pengawas dan mengoreksi pekerjaan yang menyimpang. Hasil monitoring dituangkan dalam laporan monitoring dan laporan keseluruhan pelaksanaan UGB.

CPCU (Construction and Procurement Central Unit)

Adalah Konsultan ditingkat pusat – Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Proyek PPM-SLTP untuk keseluruhan proyek di Indonesia.

Monitoring dilaksanakan secara insidental, namun terutama dilaksanakan pada tahap akhir pelaksanaan pekerjaan. Obyek yang dimonitor adalah seluruh fisik UGB, termasuk infrastrukturnya. Monitoring dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah kemajuan pekerjaan, kualitas pekerjaan dan pemanfaatan. Hasil monitoring merupakan bahan diskusi dengan PPIU dan konsultan terkait serta menjadi bahan laporan monitoring dan laporan akhir tahun.

World Bank

Adalah penyandang dana proyek Loan 4062-IND.

Tim monitoring Bank Dunia melaksanakan pemantauan secara insidentil terhadap beberapa pekerjaan. Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pekerjaan dan kegiatan operasional sekolah.

Konsultan Menejemen Teknik

Adalah konsultan pendamping dalam pelaksanaan proyek hibah (block dan macthing grant) dengan metode partisipasi dari proposal hingga akhir pekerjaan.

Assisten Engineer

Adalah wakil proyek pusat yang berada di Propinsi untuk menjembatani pelaksanaan dan monitoring proyek.

D. Pelaksanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat.

Komite Sekolah

Adalah pelaksana ditingkat paling dasar dan paling menentukan berhasil tidaknya program kegiatan. Terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Ketua Komite, unsur Siswa (OSIS), BP3, Orang tua murid (masyarakat) dan Kepala Desa.

Proposal kegiatan bermula dari rapat pembentukan Komite diteruskan dengan musyawarah tentang keberadaan dana bantuan proyek, diteruskan dengan pembuatan proposal untuk diajukan besarnya pendanaan. Dalam menyusun proposal melalui dua tahap yaitu :

• Proposal administratif, ditinjau dari kelengkapan administrasi .

• Proposal kegiatan, yaitu setelah proposal adminstratif disetujui diteruskan dengan bimbingan Konsultan Menejemen Teknik.

Tahap Proposal Administrasi

PPIU mengumumkan kepada seluruh masyarakat (SLTP negeri - swasta) adanya proyek bantuan hibah (grant) baik melalui KanDep Kabupaten maupun RRI. Ditindak lanjuti oleh kepala sekolah setelah melalui musyawarah masyarakat dan pembentukan komite beserta tim penyusun proposal.

Proposal diterima di PPIU dan diseleksi oleh Tim Teknis proyek tentang kelayakan administrasi.

Tahap Proposal Teknis

Tim teknis bersama dengan konsultan menejemen teknik meninjau sekolah yang lolos secara administratif dan layak mendapat bantuan. Bersama konsultan teknis menentukan prioritas pengembangan dari beberapa kegiatan yang diusulkan dan oleh tim teknis dipertimbangkan prioritas dana yang layak untuk diberikan berdasar asas manfaat pada percepatan peningkatan mutu pendidikan.

Proposal yang bersifat teknis / gambar dan folume pekerjaan fisik bangunan didampingi oleh konsultan menejemen melalui kader pembangunan yang diadakan oleh masyarakat setempat. Melalui kader inilah sustainable parisipasi masyarakat dalam membangun tetap dapat berlangsung walaupun dana bantuan telah selesai.

Kesimpulan

Menejemen Konstruksi dengan partisipasi ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik birokrasi tingat desa, kecamatan, kabupaten maupun propinsi. Program kegiatan ini dengan sendirinya transparansi dan akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan ditingkat pelaksanaan pekerjaan/kegiatan karena tiap kali ada perubahan keuangan selalu diumumkan secara terbuka dan seluruh masyarakat mengetahui. Alhasil pekerjaan yang sama volume dan biaya pekerjaan namun hasil jauh lebih baik dari alokasi dana Pemerintah Daerah / Propinsi/ Pusat yang pembangunannya melalui jasa Pemborong/Kontraktor. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa pembangunan dengan menggunakan jasa konstruksi mengalami banyak kebocoran dan hasil fisik selalu tidak sesuai dengan harapan.